 |
| murid sekolah. ©REUTERS/Beawiharta |
Keinginan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memilih tinggal di rumah sendiri ketimbang menempati rumah dinas berbuah protes keras dari sejumlah pihak. Bagaimana tidak, Atut diduga lebih memilih 'mengomersilkan' rumah pribadinya kepada DPRD dengan tarif sewa Rp 250 juta per tahun dan menempatinya, ketimbang pindah ke rumah dinas.
Padahal, anggaran pembangunan dan renovasi rumah dinas Gubernur Banten mencapai Rp 16,14 miliar dan sudah siap huni. Namun karena Atut diduga lebih memilih tinggal di rumah sendiri dengan keuntungan mendapat uang sewa Rp 250 juta per tahun, membuat rumah dinas gubernur Banten itu tak terurus.
Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie mengatakan, alasan Atut tak mau tinggal di rumah dinas yang dibangun dengan biaya Rp 16,14 miliar tidak jelas.
"Selama kepemimpinannya, uang negara yang dihabiskan untuk biaya rumah dinas mencapai Rp 1,750 miliar," kata Abdul kepada merdeka.com, Kamis (4/4).
Kondisi yang dinilai penghamburan uang rakyat itu, berbanding dengan pemerataan pembangunan dan realita kehidupan masyarakat Banten yang masih serba kesulitan ekonomi.
Sebagai contoh, kasus perjuangan para murid sekolah melewati jembatan ala Indiana Jones di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten yang terungkap awal tahun 2012.
Meski pada akhirnya pemerintah setempat memperbaiki jembatan, setelah disorot hingga media luar negeri, namun kasus tersebut menunjukkan masih buruknya penyerapan pembangunan di Banten.
Atau, data terbaru yang dimiliki LBH Keadilan yang menyebutkan 7.213 anak-anak di Banten menderita gizi buruk. "Akan lebih bijak jika biaya sewa rumah tersebut dialokasikan untuk penanganan gizi buruk," lanjut Abdul.
Uang sebesar itu, menurut Abdul, juga bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di Banten, seperti memperbaiki jalan raya yang banyak mengalami kerusakan.
"Pilihan (Atut menyewakan rumah dan menempatinya) tersebut melukai perasaan masyarakat Banten," cetusnya.
Padahal, anggaran pembangunan dan renovasi rumah dinas Gubernur Banten mencapai Rp 16,14 miliar dan sudah siap huni. Namun karena Atut diduga lebih memilih tinggal di rumah sendiri dengan keuntungan mendapat uang sewa Rp 250 juta per tahun, membuat rumah dinas gubernur Banten itu tak terurus.
Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie mengatakan, alasan Atut tak mau tinggal di rumah dinas yang dibangun dengan biaya Rp 16,14 miliar tidak jelas.
"Selama kepemimpinannya, uang negara yang dihabiskan untuk biaya rumah dinas mencapai Rp 1,750 miliar," kata Abdul kepada merdeka.com, Kamis (4/4).
Kondisi yang dinilai penghamburan uang rakyat itu, berbanding dengan pemerataan pembangunan dan realita kehidupan masyarakat Banten yang masih serba kesulitan ekonomi.
Sebagai contoh, kasus perjuangan para murid sekolah melewati jembatan ala Indiana Jones di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten yang terungkap awal tahun 2012.
Meski pada akhirnya pemerintah setempat memperbaiki jembatan, setelah disorot hingga media luar negeri, namun kasus tersebut menunjukkan masih buruknya penyerapan pembangunan di Banten.
Atau, data terbaru yang dimiliki LBH Keadilan yang menyebutkan 7.213 anak-anak di Banten menderita gizi buruk. "Akan lebih bijak jika biaya sewa rumah tersebut dialokasikan untuk penanganan gizi buruk," lanjut Abdul.
Uang sebesar itu, menurut Abdul, juga bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di Banten, seperti memperbaiki jalan raya yang banyak mengalami kerusakan.
"Pilihan (Atut menyewakan rumah dan menempatinya) tersebut melukai perasaan masyarakat Banten," cetusnya.
