Senada dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga berpendapat sama perihal membengkaknya anggaran kesehatan. Menurutnya, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) bukan menjadi penyebab bengkaknya anggaran kesehatan.
"Soal utang itu bukan gara-gara ada Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu. Jadi utang sejak dulu juga sudah hampir Rp 300 miliar utangnya. Jadi sistem Jamkesda selalu tiap tahun tidak bisa bayar, tahun depan turun uang bayar lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).
Menurutnya, tahun depan tunggakan Jamkesda akan diselesaikan dengan dianggarkan Rp 355 miliar. Dengan demikian, utang Pemprov DKI nihil. Sementara KJS tetap dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun.
"Jadi kami tidak mau lagi ada tagihan yang harus kami bayarkan tahun anggaran berikutnya gitu. Dan sistemnya online," katanya.
Ahok mengatakan, sejak ada Jamkesda, Pemprov selalu utang lebih dari Rp 200 miliar dan selalu menggunakan sistem klaim tiap dua bulan. "Jadi pengen bikin online, supaya tagihan dari rumah sakit itu supaya hari itu langsung bayar, bukan diverifikasi secara manual, seperti sekarang," jelasnya.
Sementara mengomentari lonjakan warga yang berobat gratis, menurut Ahok hal itu tidak menjadi masalah. Lonjakan tersebut berasal dari warga yang tidak mampu berobat sebelumnya.
"Pengalaman kami jaminan kesehatan bagi rakyat pasti gitu. Orang bawah ini akan naik, kalau sudah sehat enggak lagi. siapa sih yang mau sakit. Jadi yang datang ini bukan turun dari atas tapi naik dari bawah. Di rumah sakit swasta sama," jelasnya.
Dia juga memastikan orang mampu tidak akan mau dirawat di rumah sakit kelas tiga yang berisi delapan ranjang, begitu pula datang berobat ke puskesmas. KJS ini diharapkan menyasar warga yang sebelumnya hanya membeli obat di warung saja, tetapi tidak mau pergi ke puskesmas.
"Tapi orang sakit yang tadinya enggak berani (berobat) sekarang jadi berani," katanya.
Ahok memperkirakan akan terdapat selisih Rp 20 miliar hingga Rp 40 miliar dalam anggaran kesehatan. Maka dia mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1,55 triliun. Angka Rp 1,2 triliun untuk anggaran tahun depan dan sisanya untuk bayar utang Jamkesda Rp 355 miliar.
"Kalau Jamkesda sudah ada utang ditambah KJS pasti akan tambah dong tapi kami perkirakan akan terjadi selisih Rp 20 miliar sampai Rp 40 miliar," tandasnya.
sumber
"Soal utang itu bukan gara-gara ada Kartu Jakarta Sehat (KJS) itu. Jadi utang sejak dulu juga sudah hampir Rp 300 miliar utangnya. Jadi sistem Jamkesda selalu tiap tahun tidak bisa bayar, tahun depan turun uang bayar lagi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (17/12).
Menurutnya, tahun depan tunggakan Jamkesda akan diselesaikan dengan dianggarkan Rp 355 miliar. Dengan demikian, utang Pemprov DKI nihil. Sementara KJS tetap dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun.
"Jadi kami tidak mau lagi ada tagihan yang harus kami bayarkan tahun anggaran berikutnya gitu. Dan sistemnya online," katanya.
Ahok mengatakan, sejak ada Jamkesda, Pemprov selalu utang lebih dari Rp 200 miliar dan selalu menggunakan sistem klaim tiap dua bulan. "Jadi pengen bikin online, supaya tagihan dari rumah sakit itu supaya hari itu langsung bayar, bukan diverifikasi secara manual, seperti sekarang," jelasnya.
Sementara mengomentari lonjakan warga yang berobat gratis, menurut Ahok hal itu tidak menjadi masalah. Lonjakan tersebut berasal dari warga yang tidak mampu berobat sebelumnya.
"Pengalaman kami jaminan kesehatan bagi rakyat pasti gitu. Orang bawah ini akan naik, kalau sudah sehat enggak lagi. siapa sih yang mau sakit. Jadi yang datang ini bukan turun dari atas tapi naik dari bawah. Di rumah sakit swasta sama," jelasnya.
Dia juga memastikan orang mampu tidak akan mau dirawat di rumah sakit kelas tiga yang berisi delapan ranjang, begitu pula datang berobat ke puskesmas. KJS ini diharapkan menyasar warga yang sebelumnya hanya membeli obat di warung saja, tetapi tidak mau pergi ke puskesmas.
"Tapi orang sakit yang tadinya enggak berani (berobat) sekarang jadi berani," katanya.
Ahok memperkirakan akan terdapat selisih Rp 20 miliar hingga Rp 40 miliar dalam anggaran kesehatan. Maka dia mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1,55 triliun. Angka Rp 1,2 triliun untuk anggaran tahun depan dan sisanya untuk bayar utang Jamkesda Rp 355 miliar.
"Kalau Jamkesda sudah ada utang ditambah KJS pasti akan tambah dong tapi kami perkirakan akan terjadi selisih Rp 20 miliar sampai Rp 40 miliar," tandasnya.
sumber
0 comments:
Post a Comment