6 Serangan balik Jokowi dan Ahok hadapi kritikan

1. Tak gubris saran Bang Yos

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) dua hari lalu menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti turun ke lapangan atau blusukan ke kampung-kampung Jakarta. Menurut Bang Yos, blusukan selama satu bulan yang dilakukan oleh Jokowi sudah cukup untuk mengetahui persoalan Jakarta.

Mendengar saran dari seniornya ini, tampaknya Jokowi tak menghiraukannya. Jokowi mengatakan, akan tetap blusukan ke kampung-kampung Jakarta.

"Kalau saya lima tahun mau blusukan terus, ke kempung terus. Banyak aspirasi dari bawah terus saya harus banyak di lapangan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (19/11).

Jokowi menegaskan, setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan berbeda. "Setiap gubernur punya gaya sendiri kalau saya gaya blusukan," ujarnya.

Dengan blusukan atau turun ke lapangan, Jokowi mengaku bisa menyerap aspirasi dari bawah. Dari lapangan, dia mengetahui dan bisa mencari solusi.

"Blusukan kan tidak harus ke kampung-kampung saja bisa saja di rumah sakit di kelurahan apakah pelayanan baik atau belum, ini adalah bentuk manajemen, kalau manajemen perencanaan sudah digarap," ujarnya.

2. Ahok sindir Bang Yos

Bang Yos juga mengkritik keras gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Bang Yos meminta kepada Jokowi agar berhenti blusukan, sementara Ahok diminta untuk tidak galak kepada kepala dinas.

Menanggapi kritik keras dari Bang Yos, Ahok menjawab dengan sindiran. "Saya kira, kami baru bekerja selama satu bulan. Kalau kami blusukan, ya itu kan gaya kerja masing-masing pemimpin pasti berbeda lah," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (19/11).

Ahok justru menyindir balik Bang Yos. Menurutnya, Bang Yos waktu itu tidak dipilih oleh rakyat secara langsung.

"Makanya dulu enggak perlu blusukan ke kampung warga, cuma perlu ke DPRD saja," ujarnya.

Menurut Ahok, sistemnya saat ini berbeda. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

"Kalau sekarangkan dipilih langsung, jadi beda dong. Era Bang Yos bukan pemilihan langsung. Kalau sekarang kan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Jadi masih wajar lah Pak Gubernur blusukan ke kampung-kampung," ujarnya.

3. Soal banjir dan macet

Jokowi juga mulai dikritik soal penanganan banjir. Apalagi bulan ini hujan kerap kali mengguyur wilayah Jakarta. Akibatnya, sejak dua hari lalu sering terjadi genangan air di mana-mana.

Jokowi pun mendengar kritikan itu. Jokowi menyebut banjir tidak bisa diatasi dalam tempo singkat. Mengatasi banjir perlu proses yang panjang tidak seperti membalikkan telapak tangan.

"Itu perlu proses yang namanya banjir, macet. Jadi jangan mengharapkan kaya Dewa tinggal membalikkan tangan lalu masalah selesai. Dewa aja belum bisa kok," tegas Jokowi di Balai Kota, Senin (19/11)

Namun, menurut Jokowi, bukan berarti tidak ada tindakan mengatasi banjir. Dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah kerja bakti mengeruk selokan maupun kali kecil di perkampungan. Sementara untuk jangka panjang, ada pembangunan Kanal Banji Timur, Cengkareng Drain begitu juga pengerukan Kali Pesanggrahan. "Membelokkan air yang ada di atas ke waduk yang di Ciawi, itu proses panjang," ujar Jokowi.

4. Pencitraan

Politikus Demokrat Ruhut Sitompul pernah menyindir Jokowi hanya melakukan pencitraan blusukan ke lapangan. Jokowi pun menangkis tudingan Ruhut tersebut.

"Loh yang pencitraan itu siapa? kalau pencitraan itu kan media saya ajak, lah ini kan media yang ngikutin saya," kata Jokowi di Hotel Novotel, Gajahmada, Jakarta Barat, Rabu (24/10).

Jokowi mengaku lebih senang berada di lapangan. Dia merasa banyak masalah yang bisa dipecahkan dengan turun langsung ke lapangan. "Suka-suka saya, lha wong saya sukanya di lapangan." ujar Jokowi.

5. Gebrakan bulan November

Karena dituding sering melakukan pencitraan, Jokowi pernah mengatakan akan membuat gebrakan pada bulan November.

"Realisasinya, kita lihat saja nanti pertengahan November akan terlihat," ujar Jokowi di Hotel Novotel, Gajahmada Jakarta Barat, Rabu (24/10).

Sejauh ini, Jokowi telah meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan akan meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJS sudah diluncurkan pada pertengahan bulan ini, sedangkan KJP akhir bulan ini.
"Biar masyarakat yang menilai kalau ada realitas apakah itu pencitraan atau bukan," tutup Jokowi.

6. Hibah kopaja

Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana pernah mengkritik keras rencana Jokowi yang akan memberikan hibah kopaja dan peremajaan angkutan. Menurut dia, kebijakan itu tidak ada dasar hukumnya.

Menanggapi kritikan itu, Ahok pun menjelaskan secara gamblang perihal rencana itu. Menurutnya, pengertian hibah bukan sebatas memberikan secara cuma-cuma.

"Ya bukan hibah, namanya kerjasama. Kerjasama pengoperasian, jadi harga lebih murah. Bisnis saja," kata Ahok di kantor Pemprov DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (19/10).

Menurut Ahok, ide hibah tersebut muncul setelah melihat kondisi angkot di Jakarta yang memprihatinkan. Jauh dari standar angkutan. Di sisi lain, para pemilik angkot terkendala soal dana untuk peremajaan.

Sedangkan untuk bentuk kerjasama, Ahok mengatakan banyak mekanisme pembayaran yang bisa diterapkan. Seperti mekanisme perjanjian dengan bus Transjakarta. "Kalau kami yang beli, bayar per kilometer lebih murah," lanjutnya.

Sehingga dengan berbagai rancangan progres moda transportasi alternatif, diharapkan dua tahun ke depan, persoalan kemacetan Jakarta sudah bisa terurai.

"Pak Gubernur sudah instruksikan nambah bus yang seribu, termasuk yang menghibahkan bus baru kepada pengusaha angkutan Kopami Kopaja. Nanti diharapkan kalau bus rapid transit sudah dioperasikan dua tahun maka kemacetan akan cukup terurai," kata Ahok.

 http://www.merdeka.com

Read More

7 Kegalakan Ahok demi rombak Jakarta

Tidak hanya gebrakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang diacungi jempol, gebrakan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak kalah. Sepak terjang Ahok ini perlu mendapat apresiasi.

Cara Ahok membenahi persoalan Jakarta memang berbeda dengan Jokowi. Jika tiap hari melihat Jokowi kalem, berbeda dengan Ahok. Mantan bupati Belitung Timur itu terlihat galak.

Kerap kali Ahok marah-marah jika ada bawahannya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Atau melihat sistem birokrasi yang masih ruwet. Ahok mengakui, memang ditugaskan harus tegas dan galak dalam membenahi birokrasi di Jakarta

"Saya ini polisi jahatnya Pak Gubernur (Jokowi). Semua yang baik-baik milik Pak Gubernur, yang jahat-jahat dan galak-galak milik saya," kata Ahok saat sidak di Gedung D Pemprov DKI Jakarta dua pekan lalu.

Apa saja kegalakan Ahok demi merombak Jakarta?

1. Pecat PNS malas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyentil pegawai negeri sipil yang ogah-ogahan bekerja. Ahok mencontohkan hal kecil seperti fotokopi.

"PNS mohon maaf ya, untuk hal-hal kecil tidak mau kerja. Untuk fotokopi pun harus panggil office boy, pakai outsourcing, enggak bisa. Mental pegawai kayak gitu, kita coret saja," kata Ahok saat memberikan arahan dengan Pegawai Pemprov DKI Jakarta di Kantor Balai Kota dua pekan lalu.

Ahok kembali menegaskan, jika dia menemukan ada PNS DKI yang bersikap seperti itu maka akan dipecat. "Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih," ujar dia.

Apalagi saat ini gaji PNS DKI sudah tidak kalah dengan gaji pegawai swasta. "Jadi kalau mental kerjanya kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing lebih baik kita kasih sanksi, kita keluarkan," ujar Basuki.

Mendengar omelan Basuki, beberapa pegawai Pemprov hanya menganggukkan kepalanya. Sebagian lagi terdiam. "Suka tidak suka sekarang saya menjadi pembina bapak ibu, dikasih Korpri, suka enggak suka," kata Basuki.

Sentilan Basuki ini direkam oleh Humas Pemprov DKI Jakarta dan diunggah ke Youtube sejak kemarin. Saat memberikan arahan itu, Basuki ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budiastuti.

2. Usir penghuni Rusunawa nakal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menggodok aturan yang tegas bagi calon pemilik rumah susun sewa (Rusunawa) milik pemerintah kota Jakarta. Wagub ingin memastikan yang menempati rusunawa itu benar-benar orang tidak mampu. Jika ketahuan yang menempati tidak pemiliknya, akan diusir.

"Kami juga pasang kamera, sehingga terpantau dia pulang atau tidak kalau keluar kota kita tagih manifes tiketnya dan bisa sampai ke pengadilan. Ini rumah pemerintah yang disubsidi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/10).

Dari pemasangan CCTV itu, akan diketahui siapa penghuni sehari-hari rusun tersebut. Sebab, dia khawatir ada penyelewengan dalam pelaksanaannya.

"Orang bisa mengambil keuntungan subsidi rumah murah dari DKI, akhirnya orang yang benar-benar membutuhkan rumah tidak bisa mendapatkan jatah rumah," ujar Ahok.

Ahok juga menjelaskan, nantinya penempatan rumah susun itu akan dilakukan dengan diundi secara terbuka. Tujuannya agar masyarakat Jakarta mendapatkan informasi jelas, berapa rumah sebenarnya dibangun dan siapa pemiliknya.

"Semua sistem sewa nanti akan diundi. Jadi nanti jadwal tunggu. Sehingga jangan bermimpi mendapat sewa terus ngarepin jual sewa dapet duit mahal ga bisa. Karena kalau bapak atau ibu sudah tinggal di situ kecuali anaknya, mereka langsung nomor urut bawah yang naik," ujar Ahok.

Ahok juga sudah mempersiapkan aturan agar tidak ada permainan dalam penempatan rusun. Jika dalam satu lantai ketahuan penghuninya bukan yang sebenarnya, maka penghuni satu lantai itu akan diusir. Pengusiran dilakukan jika diketahui oleh tetangganya tapi tidak dilaporkan.

"Saya akan tambahkan satu pasal di dinas perumahan bukan hanya diusir tapi seluruh lantai temannya pun diusir," kata Ahok.

3. Perintahkan laptop dioptimalkan

Siapa yang tidak sewot melihat anak buahnya tidak becus bekerja. Bukannya memanfaatkan fasilitas yang tersedia, anak buah malah menggunakan cara lawas yang sudah diketahui banyak kekurangan.

Barangkali itulah yang dialami Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama. Dia naik pitam begitu mengetahui hasil rapatnya dengan perwakilan buruh di Balai Kota DKI tidak diketik sang staf.

Seorang PNS muda yang menjadi sasaran kemarahan Ahok hanya menulis notulensi di secarik kertas. "Kampungan banget itu, pakai BlackBerry, laptop anggarannya miliaran, mana tukang ketiknya itu?" sergah Ahok melihat laptop di depan PNS itu masih tertutup, saat rapat segera berakhir.

Karena melihat PNS muda itu hanya sibuk dengan alat tulis dan secarik kertas, Ahok pun semakin emosi.

"Lu orang paling hebat, ada laptop di depan mata, tapi tulis tangan. Cari sekretaris yang bisa ketik sepuluh jari. Saya tidak mau notulensi pakai tangan, kasih dua orang buat (ketik notulensi) gantian," ujar Ahok dengan nada tinggi.

Pantauan merdeka.com yang berada tak jauh dari PNS muda itu, kertas di tangannya juga masih polos, tidak seperti perkiraan Ahok bahwa notulensi ditulis tangan. Akhirnya, Ahok sendiri yang membacakan hasil rapat berdasarkan catatannya.

4. Pangkas anggaran pembuatan pidato Rp 1,2 miliar

Salah satu visi pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama dalam bekerja adalah penghematan anggaran. Oleh karena itu, keduanya sangat teliti saat membuat isian pada Rancangan APBD 2013 agar tetap efisiensi.

Mereka tak ingin anggaran gendut tanpa peruntukan yang jelas. Beberapa poin anggaran yang dianggap tidak penting seperti pembuatan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar dipangkas.

"Penulisan naskah gubernur dan wakil gubernur 1,2 miliar ya harus kami coret. Apa-apaan ini," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, dua hari lalu

Ahok mengaku kaget ada anggaran begitu besar hanya untuk penulisan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur. Dia akan mengecek dan mengapa bisa muncul anggaran sebesar itu.

5. Pasang CCTV awasi PNS

Melalui perintah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Ahok diminta meninjau ruang kerja PNS yang ada di Gedung D Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sidak, Ahok sempat berpesan kepada Kepala Biro Umum DKI untuk memaksimalkan ketersediaan kamera CCTV di setiap lantai, dan ruangan yang ada di gedung kompleks Balai Kota DKI.

"Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitupula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," kata Ahok.

6. Perintahkan ruangan kerja kecil dan sederhana

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jokowi-Ahok ini memang merancang program penghematan anggaran. Misalnya dengan memanfaatkan gedung kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ahok sendiri merasa ruangan kerja yang telah disediakan untuknya terlalu besar jika harus menghabiskan satu lantai. Dia berharap bisa diperkecil dan sisanya dibuat ruangan untuk kepala dinas-kepala dinas. Agar mereka bisa kerja saling berdampingan.

"Ruangan saya terlalu besar. Itu satu lantai untuk wagub terlalu besar, makanya kami hitung minimal," kata Ahok.

Menurut Ahok, ruangan besar tidak efektif. Baginya terpenting, di ruangnya ada toilet, meja rapat ruang terima tamu sudah cukup.

Saat meninjau ke ruangan Sekda Fadjar Panjaitan beberapa waktu lalu, Ahok juga mengimbau jika nantinya kepala dinas akhirnya dipindahkan ke Balai Kota maka ruangannya tidak boleh lebih besar dan lebih bagus dari ruangan Sekda.

"Kalau kantor-kantor dinas pindah ke sini, ruang kerjanya tidak boleh lebih besar dari ruang kerja Sekda. Ruang kerjanya tidak boleh lebih bagus dari ruang kerja Sekda," kata Ahok.

7. Harus hemat energi

Kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) minta mereka membiasakan diri hidup hemat energi. Ahok tidak ingin ada lampu yang menyala jika memang tempat tersebut tidak digunakan.

"Saya ke sini juga ingin melihat penghematan yang bisa dilakukan gedung ini. Kalau rapat jangan manfaatkan lampu terus, hemat energi, manfaatkan celah-celah jendela yang ada," kata Ahok.

merdeka.com

Read More